Jakarta (Lampost.co) — Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kementerian Kesehatan meninjau gerai vaksinasi keliling program Polres Jakarta Pusat bersama Kodim dan Pemda Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juli 2021.
Rombongan itu meninjau tiga lokasi di wilayah Polsek Sawah Besar, Tanah Abang, dan Gambir, serta menyerahkan bantuan kepada warga.
“Kami apresiasi kegiatan ini yang menyentuh masyarakat dan memang sedang sulit di masa pandemi ini,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi.
Panglima melanjutkan, kunjungan itu dalam rangka memastikan vaksinasi berjalan dan bantuan sembako sampai kepada masyarakat yang terdampak masa pandemi. “Vaksinasi dan pembagian sembako dengan strategi memetakan wilayah dengan persentase yang masih rendah. Kami lakukan jemput bola, terutama daerah-daerah pinggiran dan yang sulit dijangkau,” ujarnya.
Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan beberapa pekan ini angka varian covid-19 masih tinggi. Kegiatan vaksin keliling Polres Metro Jakarta Pusat menjadi bagian dari program TNI dan Polri untuk mempercepat peningkatan imunitas. “Strategi akselarasi vaksinasi, dengan tiga program, mulai dari vaksin massal, gerai vaksin, hingga gerai keliling,” kata Sigit.
Dia berharap target Jakarta dengan mayoritas imuniti segera tercapai. “Target 70 persen penduduk di vaksin sebelum 17 Agustus semoga tercapai. Untuk bantuan sosial yang disalurkan untuk meringankan yang terdampak mudah-mudahan dapat meringankan. Masyarakat jangan khawatir, pemerintah pasti peduli,” kata Kapolri.
Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes, Hengki Haryadi, mengatakan kegiatan vaksinasi di daerah slum area akan ditingkatkan. Sebab, masih banyak warga di daerah pinggiran itu yang belum mendapat vaksin.
“Di lokasi ini ada 41 persen yang belum divaksin. Kami datang untuk jemput bola agar target vaksinasi di Agustus bisa tercapai,” kata Hengki.
Menurut dia, vaksin keliling dinilai efektif karena kendala warga belum divaksin dengan alasan kurang familiar dengan pendaftaran online dan tidak punya biaya untuk perjalanan ke lokasi vaksin. “Termasuk mereka tidak punya KTP, maka Pemda ada di lokasi untuk memfasilitasi perekaman KTP,” kata Hengky.
