Reaksi Kubu 1,2 dan 3 atas Film Dirty Vote

NetizenWatch.com – Film dokumenter ‘Dirty Vote’, yang dipublikasikan pada hari Minggu (11/2/2024), telah disaksikan oleh sekitar 4 juta penonton hingga hari Senin (12/2/2024) pagi. Dalam film tersebut, tiga pakar dalam bidang tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, secara bergantian menguraikan dugaan pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Untuk menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasa. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu,” ujar Bivitri dalam kalimat penutup film itu.

Reaksi yang beragam segera muncul sebagai tanggapan terhadap film tersebut. Pihak Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjadi yang pertama bereaksi dengan mengadakan konferensi pers tak lama setelah penayangan Dirty Vote.

“Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” ucap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Ahad siang.

Menurut Habiburokman, terdapat kecenderungan untuk merendahkan martabat Pemilu 2024 melalui cerita-cerita tanpa dasar yang disampaikan melalui film yang baru dirilis pada hari ini. Karena itu, dia mempertanyakan kredibilitas tokoh-tokoh yang muncul dalam film tersebut.

Dia mengakui telah menonton film selama sekitar dua jam itu secara penuh, bukan hanya menonton cuplikannya. Menurutnya, dalam film tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh yang paling banyak disoroti, karena film tersebut berusaha untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Dia berpendapat bahwa pendapat para ahli dalam film tersebut berlawanan dengan pendapat umum masyarakat.

“Rakyat pasti sangat paham, tokoh yang paling sering disebut dalam film itu sangat berkomitmen dalam menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu, pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagai besar rakyat dengan program yang rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat,” jelas dia.

Habiburokhman mengutip pernyataan Zainal dalam film, yang juga disampaikan dalam cuplikan trailer, yang menyerukan agar rakyat menggunakan film tersebut sebagai dasar untuk memberikan hukuman. Namun, mendengar itu, dia justru merasa khawatir bahwa rakyatlah yang akan menghukum mereka dengan cara yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Menurutnya, rakyat sangat antusias dengan rencana Prabowo untuk melanjutkan pencapaian dari pemerintahan Jokowi.

“Jadi tindakan-tindakan mereka mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” tutur dia.

Namun, menurutnya, TKN Prabowo-Gibran menyarankan agar rakyat tetap tenang, tidak terpancing, dan tidak terprovokasi oleh cerita dalam film tersebut, yang disebutnya sebagai narasi yang berisi kebohongan. Mereka berusaha mencegah agar rakyat tidak terlibat dalam pelanggaran hukum karena terpengaruh oleh isi film tersebut.

“Kita harus pastikan kemudian 2024 berlangsung damai, luber dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan,” jelas Habiburokhman.

Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menggambarkan film Dirty Vote sebagai contoh kampanye hitam yang bermuatan politis dengan tujuan menyerang lawan politik.

“Itu namanya kan black movie, black campaign, ya kalau itu kan ngga perlu dikomentarin,” kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024).

Apalagi, kata dia, film ini diunggah di platform Youtube saat masa minggu tenang. “Ya artinya kan namanya juga black movie pas minggu tenang akhir-akhir ini,” tambahnya.

Menurut Airlangga, pemilu saat ini sudah berjalan aman , tertib, dan lancar. Karena itu, ia meminta agar tak ada pihak yang memperkeruh suasana saat ini.

“Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh,” kata dia.

Menurut Airlangga, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun tak terganggu dengan film Dirty Vote tersebut. Yang terpenting, kata dia, masyarakat tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya.

“Ya yang penting tanggal 14 masyarakat perlu nyoblos,” ujarnya.

Disinggung soal film tersebut, Gibran mengaku belum menonton. “Belum Ya saya belum nonton, Makasih ya untuk masukannya,” katanya.

Disinggung soal adanya dugaan mengarah kecurangan Paslon 02, cawapres Gibran Rakabuming Raka hanya memberikan respons santai. Ia mengatakan jika ada kecurangan silakan dibuktikan dan dilaporkan.

“Kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan dilaporkan njeh,” katanya.

Ditanya apakah film tersebut merugikan pihaknya, Gibran mengaku biasa saja. “Saya belum nonton, biasa saja,” katanya, Senin (12/2/2024).

Sementara kubu 02 memandang Dirty Vote sebagai bagian dari kampanye hitam, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud justru memberikan apresiasi terhadap film tersebut yang dirilis tiga hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Mereka berpendapat bahwa film tersebut memiliki nilai dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat Indonesia.

Menurut mereka, konten dalam film tersebut sejalan dengan liputan yang banyak diberitakan oleh media massa, seperti pengarahan oleh kepala desa, intimidasi, politisasi bantuan sosial, dan penyebaran informasi tentang 20 persen suara sebagai syarat kemenangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara,” ujar Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Ahad (11/2/2024).

“Banyak orang baperan kalau dikritik, sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik,” ujar Todung, menambahkan.

Todung berpendapat bahwa pihak yang merasa dirugikan sebaiknya tidak langsung melaporkan masalah tersebut kepada polisi. Menurutnya, mengkriminalisasi hal tersebut hanya akan merugikan demokrasi, menghambat kreativitas, dan merugikan industri kreatif.

Selain itu, Todung juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada hal baru yang ditampilkan dalam film tersebut. Ia juga tidak setuju dengan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menyatakan bahwa Dirty Vote sengaja dibuat untuk merendahkan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dengan segala respect, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” ujar Todung.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) pun berkomentar tentang film dokumenter Dirty Vote yang baru-baru ini rilis dan menjadi trending topic di media sosial. JK menilai substansi dalam film tersebut yang menceritakan kecurangan dalam Pemilu 2024 belum seberapa, alias baru terungkap sebagian saja.

“Saya sudah nonton tadi malam, dan film itu betul luar biasa. Tapi bagi saya, saya kira Dirty Vote ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada,” ujar JK di kediamannya saat konferensi pers bersama capres nomor urut 1 Anies Baswedan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Bahkan menurut perhitungan JK, kecurangan yang diungkapkan di dalam film tersebut hanya sekitar 20 persennya. Sehingga, ada banyak hal yang belum terungkap.

“Masih tidak semuanya (diungkap), mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas memengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, tapi pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya,” ungkapnya.

JK mengingatkan, berkaca dari film tersebut bahwa pemilu yang kotor akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna.

Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari NetizenWatch.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email tau sosial media kami lainnya.