JAKARTA – Seorang mahasiswa diduga mengalami tindakan kekerasan oleh aparat keamanan saat mengikuti demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di depan kompleks Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis, 20 Maret 2025.
Mahasiswa berinisial L tersebut mengaku dipukul setelah mengingatkan aparat untuk tidak bertindak represif terhadap peserta aksi. Namun, peringatan itu justru berujung pada tindak kekerasan yang dialaminya.
“Dipukul di kepala dan kaki,” ujar Dosen Soegijapranata Catholic University, Hotmauli Sidabalok.
Akibat pemukulan itu, L tersungkur dan kemudian ditangkap oleh aparat. Ia dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebelum akhirnya dibebaskan pada pukul 21.00 WIB. Pembebasan tersebut dilakukan setelah adanya pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang serta dosen dari Soegijapranata Catholic University.
Usai dibebaskan, L langsung dibawa ke Rumah Sakit Kariadi untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum guna mendokumentasikan luka-luka yang dideritanya.
“Dibawa ke Kariadi untuk divisum,” kata Hotmauli.
Dalam proses pemeriksaannya di kantor polisi, L mengaku sempat diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi kekerasan. Namun, ia menolak karena merasa tidak melakukan tindakan kekerasan.
“Dia tidak melakukan kekerasan, justru dia yang menjadi korban,” tambah Hotmauli.
Selain L, tiga orang lainnya juga diamankan oleh aparat, yakni seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung, sopir mobil komando, dan operator sound system. Ketiganya dibebaskan pada pukul 21.15 WIB.
Baca Juga : Kericuhan Warnai Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kusumanegara Yogyakarta
