Pati, Jawa Tengah – Polda Jawa Tengah (Polda Jateng) menyiapkan pengamanan ketat untuk aksi unjuk rasa besar yang akan berlangsung di Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Demi mencegah kericuhan, ribuan personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan secara penuh.
2.700 Lebih Personel Dikerahkan
Sebanyak 2.684 hingga 2.781 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga keamanan. Mereka berasal dari berbagai satuan, termasuk:
- Polda Jateng dan Polresta Pati
- 14 Polres eks-Karesidenan Pati
- Polrestabes Semarang
- TNI
- Satpol PP
- Dinas Kesehatan
- Dinas Perhubungan
- Pemadam Kebakaran
- Unsur pengamanan sipil lainnya
Pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama aksi berlangsung.
Pengamanan dengan Pendekatan Humanis
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa aparat akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Tujuannya agar aksi berjalan aman, tertib, dan sesuai hukum.
Koordinasi dengan pihak penyelenggara aksi juga sudah dilakukan. Aparat telah memetakan titik-titik rawan dan merancang rekayasa lalu lintas guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat umum.
Peserta Aksi Dilarang Membawa Barang Terlarang
Polda Jateng secara tegas melarang peserta aksi membawa barang-barang berbahaya, seperti:
- Senjata tajam
- Senjata api
- Bahan peledak
- Narkoba
- Minuman keras
- Alat yang berpotensi merusak fasilitas umum
Pemeriksaan akan dilakukan di sejumlah titik untuk memastikan keamanan selama unjuk rasa berlangsung.
Peralatan Pengendalian Massa Disiagakan
Meski tidak menggunakan senjata api atau pentungan, aparat tetap disiapkan dengan peralatan pengendalian massa, seperti:
- Gas air mata
- Water cannon
- Kendaraan barikade dan pengurai massa
Namun, penggunaan alat tersebut hanya akan dilakukan jika situasi benar-benar mendesak dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Fokus Utama: Keamanan dan Hak Menyampaikan Aspirasi
Polda Jateng menegaskan bahwa tujuan utama pengamanan adalah menjaga keselamatan masyarakat dan peserta aksi. Seluruh proses akan didokumentasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
