Jakarta – Tokoh Papua Christ Wamea mengkritik Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kritik pedas ini dilontarkan Christ Wamea menanggapi kritikan Ahok terhadap Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Dimana menurut Ahok BPK RI terkesan bekerja sesuka hati lantaran tidakada pihak yang mengawasinya. Ahok menginginkan, minimal ada pihak ketiga yang mengawasi kerja lembaga itu.
Christ Wamea kemudian berbicara tentang kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta, dia mengatakan bahwa meskipun dia nomor satu di DKI, Ahok tidak pernah menjadi gubernur. Kegagalan Ahok, kata Christ Wamea, berlanjut hingga menjadi bos Pertamina.
“Urus DKI saja tidak becus. Urus pertamina lebih tidak becus lagi,”kata Christ Wamea di akun twitter pribadinya dikutip Jumat (26/11/2021).
Christ Wamea melanjutkan: Mantan Bupati Belitung Timur itu hanya pandai mengkritisi kinerja lembaga lain, padahal lembaga yang dipimpinnya masih bobrok.
“Ternyata yang baik adalah kita hanya bisa mengkritik institusi lain,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ahok sempat mengkritik BPK sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengendalikannya.
Alasannya, menurut Ahok, jika BPK sudah mengambil keputusan, tidak ada pihak yang berani menentangnya.
“Jadi semua putusan ada di BPK dan mereka dikasih undang-undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan, dia putuskan A harus terima A, selesai Anda,” kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan jika ingin mengajukan keberatan, bisa melalui Badan Kehormatan BPK.
Ia menilai hal itu tidak adil karena telah diajukan keberatan kepada badan yang mengawasi pekerjaan BPK itu sendiri.
Akibatnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada pihak yang memanfaatkan celah ini.
“Jadi ada perasaan seperti ini ‘tenang kalau BPK sudah cek dan bilang tidak ada kebocoran, kita aman,” ujarnya.
Ahok kemudian menceritakan pengalamannya saat dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras saat menjabat gubernur.
Dikatakannya, saat itu BPK mempersoalkan kerugian negara akibat pembelian tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang tinggi.
Menurut BPK, Ahok mengatakan sebagai gubernur seharusnya bisa menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.
“Dia heran kenapa beli tanah dengan harga NJOP, padahal gubernur yang bisa menentukan berapa NJOP. Kenapa pakai NJOP mahal padahal di balik rumput laut ada NJOP murah,” ujarnya.
Ahok juga menanggapi bahwa Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan NJOP.
Jika harga diturunkan, menurutnya masyarakat sekitar akan menuntut kebijakan tersebut.
