Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo maraton bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung mulai 17 hingga 20 Februari 2025. Demonstrasi ini bertujuan menyuarakan berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat.
BEM SI mengeluarkan Surat Instruksi Indonesia Gelap yang ditujukan kepada seluruh jajaran BEM SI di berbagai daerah untuk menggelar aksi di wilayah masing-masing, serta aksi nasional. Berdasarkan instruksi tersebut, aksi serentak di daerah berlangsung pada 17 hingga 18 Februari 2025.
Aksi Indonesia Gelap di berbagai daerah telah berlangsung di sejumlah kota besar, antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, NTB, Aceh, Bali, Papua, Pontianak, Makassar, Riau, Jambi, Yogyakarta, dan Semarang.
Selanjutnya, aksi Indonesia Gelap secara nasional digelar pada 19 hingga 20 Februari 2025, dengan Jakarta menjadi pusatnya. Demo ini melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah isu, salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dirasa berisiko merugikan masyarakat kecil. Mereka juga meminta agar kebijakan ini dievaluasi kembali demi menjaga keberpihakan terhadap rakyat. Selain itu, mahasiswa juga mempermasalahkan salah satu program pemerintah Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Isi Tuntutan Aksi Indonesia Gelap 19-20 Februari 2025
Menurut unggahan resmi akun Instagram @bem_si, aksi demo Indonesia Gelap bertujuan mengajak seluruh jajaran BEM di Indonesia untuk bersatu dalam menyikapi situasi yang ada di Indonesia saat ini. BEM SI menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi rakyat. Mereka juga menuntut agar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut:
- Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dianggap merugikan rakyat.
- Menuntut transparansi status pembangunan proyek-proyek pemerintah.
- Menginginkan transparansi program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.
- Menolak revisi UU Minerba, yang dinilai hanya menjadi alat untuk membungkam suara kritis di kampus dan lingkungan akademik.
- Menolak dwifungsi TNI karena berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
- Menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
- Menyahkan RUU Perampasan Aset untuk mendukung pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi.
Selain tuntutan BEM SI, aksi yang berlangsung pada 17 Februari 2025 di Universitas Indonesia (UI) juga mengemukakan sejumlah hal. Beberapa tuntutan BEM UI adalah sebagai berikut:
- Presiden mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
- Meminta agar tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dicairkan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan.
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Menuntut agar pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa dasar riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Aksi Indonesia Gelap ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi merugikan berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesejahteraan sosial.
